Komisi VII DPR RI  yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral, Senin (1/12/2014) mengunjungi Terminal BBM Semarang Group di Pengapon, Semarang, Jawa Tengah.

Ketua Tim Komisi VII DPR ke Terminala BBM Semarang Group, Mulyadi menyatakan kunjungan ini merupakan tugas DPR dalam menjalankan salah satu fungsinya yaitu fungsi pengawasan.

"Banyak masukan-masukan dan banyak hal-hal yang perlu kita lakukan pengecekan di lapangan. Baik itu terkait ketersediaan BBM, kelangkaan BBM dan penyalahgunaan BBM itu sendiri oleh oknum-oknum tertentu," papar Mulyadi yang juga Wakil Ketua Komisi VII saat pertemuan dengan Vice President People Management PT Pertamina, GM Pertamina Pengapon, Anggota Komite BPH Migas, Kepala Dinas Kementerian ESDM Semarang, dan Kapolda Jawa Tengah yang diwakili Direktur Bareskrim.

Maka dari itu, katanya, yang menjadi kunci adalah pihak Kepolisian. "Karena jika tidak ada polisi, kita tidak bisa menertibkan," ujar politisi dari Partai Demokrat ini.

Oleh sebab itu, menurut Mulyadi, Komisi VII perlu meninjau langsung bagaimana kondisi di Semarang, karena di tempat lain sering terjadi penyalahgunaan BBM bahkan ada yang di back up oleh pihak-pihak tertentu.

Dijelaskan Mulyadi, bahwa salah satu tugas DPR adalah memastikan jangan sampai terjadi kerugian negara yang berdampak kepada masyarakat. "Semakin banyak BBM yang digunakan untuk kepentingan yang sebetulnya tidak ada kepentingannya untuk masyarakat miskin, maka makin besar pula kerugiannya karena pemerintah harus menambah alokasi anggaran terus," jelasnya.

Dengan mengunjungi langsung ke lapangan, Mulyadi berharap, ada masukan-masukan yang baik untuk Pertamina terutama mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengendalian BBM. Begitu pula permasalahan yang dihadapi masyarakat.

“Dari masukan-masukan tersebut, tentunya akan dijadikan bahan dalam rapat-rapat dengan pemerintah,” pungkasnya. (sc), foto : suciati/aprle/hr.